Arif Satria

Negeri Bahari yang Melupakan Nelayan

Senin 09/06/2008: Ada pertanyaan, ”Apakah karena menjadi nelayan lalu miskin ataukah karena miskin lalu menjadi nelayan?” Apa pun jawabannya, yang jelas saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah nelayan yang miskin, dari total jumlah 2 juta nelayan.

Data yang ada hanya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir tahun 2002 sebanyak 32 persen. Ini pun indikatornya pendapatan 1 dollar AS per hari. Bayangkan bila indikatornya 2 dollar AS per hari, jumlah yang miskin tentu lebih dari itu. Belum lagi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2005 dan 2008 yang akumulatifnya bisa mencapai 150 persen.

Lalu, bagaimana prospek nelayan di tengah situasi seperti ini?
Saat ini armada perikanan tangkap didominasi armada tradisional, perahu tanpa motor (50,1 persen), motor tempel (26,2 persen), dan kapal motor kurang dari 5 gross ton (GT) sebanyak 16,4 persen, jadi totalnya 92,7 persen.

Jumlah armada itu tidak otomatis menggambarkan jumlah nelayan karena setiap kategori armada terdiri dari jumlah nelayan yang berbeda.

Diperkirakan jumlah nelayan di bawah 5 GT sebanyak 1,3 juta jiwa atau 66,8 persen. Sulit mengatakan nelayan di bawah 5 GT pasti miskin atau di atas 5 GT pasti tidak miskin. Nelayan perahu tempel yang menangkap ikan kerapu hasilnya relatif lebih baik dari seorang ABK biasa yang ikut di kapal 50-100 GT selama 40 hari. Jadi, alat tangkap belum bisa jadi indikator kemiskinan.

Ketiadaan data kemiskinan nelayan mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Tanpa adanya instrumen pengukuran kemiskinan nelayan secara reguler, maka sulit pula mengukur keberhasilan program pembangunan perikanan yang katanya pro-poor.
 

Sulit pula membaca dampak perubahan ekonomi makro terhadap nelayan. Seperti, tak adanya data nilai tukar nelayan (NTN) pascakenaikan harga BBM. Bagaimana kita merumuskan program kompensasi BBM bila data yang reliable tentang dampak kenaikan itu tidak ada. Kiranya, statistik pun belum berpihak ke nelayan.
Lalu, apa yang perlu diperhatikan untuk mengatasi kemiskinan nelayan?

Pertama, aspek permodalan. Pemerintah mengklaim kredit usaha rakyat (KUR) adalah obat mujarab untuk kemiskinan. Padahal, kalau dicermati, sistem KUR justru menjauhkan akses nelayan dan masyarakat pesisir terhadap permodalan.

Tidak semua bank pelaksana berada di sentra nelayan di wilayah pesisir sehingga nelayan harus ke ”kota” untuk mengakses kredit tersebut. Padahal, sebelumnya nelayan bisa menikmati kredit dari lembaga keuangan mikro (LKM) di sentra nelayan, yang dananya dari pemerintah.

Dengan lahirnya KUR, dana penjaminan pemerintah yang semula dititipkan di bank pelaksana untuk disalurkan ke LKM pesisir otomatis dihentikan. Padahal, saat ini ada 255 LKM pesisir hasil program pemerintah dengan total dana Rp 558 miliar.

Sayang kalau investasi sosial- ekonomi terhadap LKM yang mahal itu kini sedikit pun tak dipertimbangkan. Dibutuhkan terobosan mengawinkan KUR dan LKM pesisir. Hal yang harus diantisipasi dengan pengawinan ini adalah akan makin tingginya bunga pinjaman.
Bila bunga KUR 14 persen, maka bila disalurkan melalui LKM, bunga yang diterima nelayan bisa 20-25 persen, dengan asumsi LKM butuh 3-5 persen untuk overhead cost dan keuntungan 3-5 persen.

Untuk itu, perlu dicarikan formula agar bunga yang sampai ke nelayan bisa sama dengan KUR, yakni 15 persen. LKM telah terbukti efektif membantu nelayan karena LKM bisa menyesuaikan dengan pola kerja nelayan. Ada sebuah LKM di Kaltim yang kredit bermasalahnya (non-performing loan/NPL) nelayannya di bawah 5 persen. Ini bisa terjadi karena LKM menggunakan sistem ”jemput bola” harian dengan menempatkan petugasnya di pendaratan ikan pada malam hari atau subuh.

Cicilan harian sangat meringankan nelayan kecil yang melautnya harian. Hal ini sulit dilakukan bank konvensional.

Kedua, diversifikasi teknologi dan usaha. Nelayan jatuh miskin karena sering kali gagal mengadaptasi variasi musim ikan akibat terbatasnya jenis alat tangkap.

Di Pasuruan, musim teri-nasi adalah Desember-April. Tapi, setelah April, mereka butuh alat tangkap lain supaya bisa menangkap ikan selain teri.

Keterbatasan modal membuat nelayan hanya punya satu alat tangkap sehingga kepastian hidupnya hanya saat musim teri. Diversifikasi teknologi penangkapan mutlak dilakukan.

Sementara itu, dengan naiknya harga BBM, mestinya nelayan mulai memikirkan diversifikasi ke budidaya yang hemat BBM. Dan, bila nelayan pindah ke budidaya, bantuan modal mestinya tak hanya modal investasi dan modal kerja, tetapi juga bantuan biaya hidup sehari-hari selama satu musim.

Ketiga, terpenuhinya kebutuhan energi untuk perikanan untuk mengatasi krisis BBM. Saat ini baru ada 225 unit SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) yang kapasitasnya hanya 20 persen, dari kebutuhan 600 unit. Birokrasi Pertamina yang rumit jadi pangkal persoalan, selain terbatasnya modal koperasi nelayan serta lokasi yang terpencil.

Kelangkaan BBM untuk nelayan membuat harga BBM berlipat. Ini membuat nelayan tak berdaya karena harga ikan hasil tangkapannya tak bisa mengimbangi harga BBM.

Bukti-bukti di atas menunjukkan, nelayan masih belum dianggap pilar penting bangsa bahari sehingga terus dibiarkan bergelut dengan kemiskinannya. Atau, jangan-jangan kita sudah lupa bahwa kita bangsa bahari? (Arif Satria Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB Bogor, Kompas, Senin, 9 Juni 2008)  ►bmi