| Beranda | Berita | Search | Tokoh Indonesia | CEO | Majalah | Rilis Pers | Link | About Us | Redaksi |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 Prof Dr Hasjim Djalal Indonesia 50 Tahun ke Depan
Ir H Djuanda Kartawidjaja (1911-1963) Pendeklarasi Negara Kepulauan
Panglima TNI Djoko Suyanto
Pembentukan Tiga Komando Wilayah LautSurabaya 13/11/07: Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto mengatakan program desentralisasi armada dan pembentukan tiga komando wilayah laut atau kowila akan dilanjutkan. Namun realisasinya akan disesuaikan anggaran yang tersedia.
Indonesia Bagian Timur
Transportasi Laut MemprihatinkanTERNATE 13/11/07: Kondisi transportasi laut yang menjadi andalan utama masyarakat Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi memprihatinkan. Kondisi kapal tidak memadai dari sisi jumlah, daya angkut, keamanan, kenyamanan, dan kapasitas dermaga. Hal itu menghambat mobilitas manusia sehingga pergerakan ekonomi masyarakat menjadi lamban.
PT Telkom
Bangun Infrastruktur di Pulau TerluarNatuna, Kompas 12/11/07: PT Telkom membangun infrastruktur telekomunikasi berupa layanan akses internet kecepatan tinggi di pulau terpencil dan masih terisolasi. Dengan jaringan itu diharapkan akses informasi di tempat terpencil semakin mudah diperoleh.
Nelayan Bintan
Diusir Patroli SingapuraTanjung Pinang 10/11/07: Sungguh malang nasib nelayan di Kabupaten Bintan. Belakangan ini mereka tidak bebas lagi mencari ikan di perbatasan Indonesia-Singapura. Patroli perairan yang diduga berasal dari Singapura tidak jarang mengusir para nelayan Indonesia, itu bahkan juga mengancam akan menembak.
PT Pelindo II
Tarif Jasa Kapal NaikJakarta 09/11/07: Manajemen PT Pelindo II menaikkan tarif jasa labuh, pandu, tunda, dan tambat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok rata-rata sebesar 40-50 persen. Kenaikan tarif itu berlaku mulai 10 November 2007. Kenaikan tarif tersebut telah disetujui pemerintah dan pengguna jasa.
Ketua Gappindo
Palka Kapal Ikan Perlu PerbaikanBISNIS 29/10/07: Lebih dari separuh armada kapal nasional perlu perbaikan palka untuk mengoptimalkan penanganan hasil tangkapan sehingga menekan potensi kehilangan nilai ekonomis yang kini mencapai rata-rata 40%.
Dukung Perdagangan
Perlu Revitalisasi PelabuhanBISNIS 29/10/07: Pelabuhan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam pergerakan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sejak awal perkembangan ekonomi dunia, pelabuhan dalam bentuknya yang paling sederhana pun telah memerankan diri sebagai faktor penting pergerakan ekonomi yang ditandai pertukaran arus barang atau logistik.
Wapres Jusuf Kalla
2009, Pelabuhan Harus Bebas KongestiSURABAYA BISNIS 29/10/07: Wakil Presiden Jusuf Kalla secara tegas meminta para pengelola pelabuhan di Indonesia untuk mempercepat pengembangan fasilitas agar tidak terjadi kongesti, seiring terus meningkatnya arus kapal dan barang.Wapres Minta Meneg BUMN Gandakan Kapasitas PelabuhanMakassar, 26/10/07: Untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sedang digenjot sampai delapan persen pada tahun 2009, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil untuk menggandakan kapasitas empat pelabuhan peti kemas utama yakni Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Teluk Bayur (Padang) dan Soekarno-Hatta (Makassar).
PT Pelindo II
Pelabuhan Khusus KendaraanJakarta 26/10/2007: PT Pelindo II telah menyelesaikan 100% pembangunan fisik pelabuhan khusus untuk kendaraan atau terminal kendaraan. Asisten Humas dan Pelayanan Pelanggan Pelabuhan Tanjung Priok Ambar Wiyadi mengatakan, tinggal peresmian, kemungkinan dilaksanakan bulan depan oleh Wakil Presiden. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAWANCARA:
Prof Dr Hasjim Djalal sebagai seorang diplomat
senior dan tokoh hukum laut internasional punya andil besar dalam proses
mewujudkan pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam rangka Tahun Emas Deklarasi Djoeanda 13 Desember 2007, kami mewawancarainya.
Perdana Menteri Ir H Djuanda Kartawidjaja, pada 13 Desember 1957
mendeklarasikan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan.
Maka sangat bijak ketika hari Deklarasi Djuanda itu kemudian
melalui Keppres No.126/2001 dikukuhkan sebagai Hari Nusantara.